Kebijakan Ancaman Nuklir Alami Kemajuan di India
Oleh Sudha Ramachandran
BANGALORE (IDN) – “Walaupun India merupakan kekuatan nuklir yang enggan, ancaman nuklir akan terus memainkan peran krusial dalam strategi keamanan nasional India selama beberapa dekade mendatang,” ujar Brigadir Gurmeet Kanwal, Anggota Terhormat di Institut Studi dan Analisis Pertahanan India (IDSA).
Dalam buku terbarunya ‘Sharpening the Arsenal: India’s Evolving Nuclear Deterrence Policy’, beliau menjelaskan alasannya: “Hanya saat para musuh India yakin bahwa India memiliki kekuatan politik dan militer yang dibutuhkan serta perangkat keras untuk menanggapi serangan nuklir dengan pembalasan yang akan menimbulkan kerugian jiwa manusia yang tak dapat diterima dan kerusakan materi yang belum pernah terjadi, mereka akan terancam.”
Berlawanan dengan latar belakang dari persepsi ini adalah pada tanggal 18 Januari India mengadakan uji coba terbang Agni-V yang sukses, sebuah misil balistik interkontinental jarak jauh berkemampuan nuklir (ICBM).
“Ini adalah uji misil kelima dan ketiga berturut-turut dari satu silinder pada sebuah mobil peluncur. Misi kelima-limanya berlangsung sukses,” Menteri Pertahanan (MoD) India memberikan pernyataan, menambahkan bahwa perkembangan ini menegaskan kredibilitas ancaman nuklir India.
Ketika Agni-I dan II yang berjarak dekat dikembangkan dengan Pakistan sebagai pertimbangan, Agni-V diharapkan untuk “menyediakan India dengan ancaman halus terhadap Tiongkok yang sangat dibutuhkan.” Agni-V memiliki jarak serangan di atas 5.000 km dan mampu mengirimkan hulu ledak nuklir hampir ke seluruh Tiongkok.
Sukses yang berulang kali terbukti menunjukkan bahwa Agni-5 akan segera dimasukkan ke dalam Komando Kekuatan Strategis India.
Hal ini akan menjadi “langkah lain dalam usaha India untuk memodernisasi kemampuan misil nuklirnya,” seorang pejabat senior dalam Organisasi Pengembangan dan Riset (DRDO) memberitahu IDN, menambahkan bahwa India telah “kembali memperkuat keyakinannya dalam ancaman nuklir sebagai basis dari keamanan nasionalnya.”
Akar dari komitmen tersebut, menggarisbawahi pernyataan komitmen bertahun-tahun lalu pada perlucutan nuklir global, bisa ditelusuri sejak 1945. Saat Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir ke Hiroshima dan Nagasaki, Mahatma Gandhi mengutuk penggunaannya sebagai “pemanfaatan sains paling kejam.” Komitmen India independen untuk dunia yang bebas senjata nuklir dipengaruhi oleh persepsi bahwa senjata nuklir adalah amoral.
Menelusuri evolusi kebijakan perlucutan India melalui empat fase luas, M. V Ramana, Simons Chair pada Keamanan Perlucutan, Global dan Manusia di Institut Liu untuk Isu Global di Universitas British Columbia, dan penulis The Power of Promise: Examining Nuclear Energy in India berkata pada IDN bahwa selama fase pertama yaitu periode saat Jawaharlal Nehru menjabat Perdana Menteri (1947-64) komitmen India untuk perlucutan nuklir adalah yang terkuat.
Nehru “benar-benar tertarik dalam melakukan apa yang beliau mampu untuk meneruskan perlucutan nuklir global” dan berkontribusi pada inisiatif bahwa “telah memiliki makna jangka panjang untuk perlucutan nuklir,” ujar beliau. Yang terutama, India di bawah Nehru menahan diri dari mengembangkan senjata nuklir.
Hal ini berubah selama fase kedua (1964-74). Setelah kekalahan dalam perang perbatasan pada tahun 1962 dengan Tiongkok dan uji nuklir Tiongkok di Lop Nor pada tahun 1964, India mulai mengembangkan senjata nuklir dan menyelesaikan ‘Ledakan Nuklir Damai’ pada tahun 1974. Secara bersamaan, India mendorong perlucutan nuklir global dalam periode ini namun ini merupakan “upaya lemah” yang “tak diindahkan,” ujar Ramana.
Fase ketiga dari kebijakan perlucutan India (1974-1998) dimulai dan berakhir dengan uji nuklir di Pokhran. Program senjata nuklir India “perlahan berevolusi” sekarang, terutama pengembangan misil Prithvi dan Agni. Namun “ada batasan yang dikenakan pada program senjata nuklirnya,” Ramana menekankan.
Secara bersamaan, Perdana Menteri Indira Gandhi bersama putra dan penerusnya, Rajiv Gandhi, berupaya untuk perlucutan nuklir global. Dalam pidato pada Sidang Umum PBB tahun 1988, Rajiv Gandhi mengusulkan ‘Rencana Aksi untuk Menuju Ordo Dunia Bebas Senjata Nuklir dan Tanpa Kekerasan’ yang diberikan batas waktu.
Tidak seperti ketiga fase awal, fase keempat dari kebijakan perlucutan nuklir India, yang dimulai tahun 1998, telah menunjukkan bahwa India “tidak melakukan upaya signifikan terhadap perlucutan nuklir,” ujar Ramana. Yang terutama, India telah mengelak dari mendukung perjanjian yang akan mengekang program persenjataannya.
Sebagai contoh, India menghindar dari negosiasi yang mengarah pada PBB mengadopsi sejarah Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir pada Juli 2017.
“Perbincangan kecil tentang perlucutan yang telah terjadi sebagian besar adalah kemunafikan,” bantah Ramana, karena disertai dengan membangun gudang senjata nuklirnya.
Manpreet Sethi, Anggota Senior dan kepala proyek Keamanan Nasional Pusat Studi Kekuatan Udara (CAPS) yang berbasis di New Delhi, tidak setuju. Keinginan India untuk perlucutan “bukan tipuan,” beliau berkata pada IDN.
“Komitmen India terhadap perlucutan dan upayanya pada membangun ancaman yang kredibel, termasuk menjalankan Agni-5, adalah dua cabang dari keamanan imperatifnya,” ujar Sethi.
Dilihat dari “lingkungan sekitar yang bernuklir”, India tak memiliki kebebasan untuk mengabaikan ancaman dalam konteks saat ini. Oleh karena itu, India harus menjaga ancaman nuklir dalam jangka pendek namun untuk masa yang lama, ia menyadari bahwa keamanan terbaiknya terletak pada dunia yang bebas dari senjata nuklir. Tak ada dikotomi di antara keduanya, beliau menyatakan.
Menurut Sethi, hingga dunia mencapai persetujuan perlucutan yang terverifikasi dan universal, serta dinegosiasikan secara multilateral, keinginan India untuk ancaman adalah cara bijaksana untuk mencapai keamanan – terutama karena pentingnya senjata nuklir dalam strategi lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok dan AS) semakin besar.
Ulasan Sikap Nuklir Presiden AS Donald Trump mengungkapkan bahwa AS lebih bersedia dari sebelumnya untuk menggunakan senjata nuklir, termasuk sebagai respons dari “keadaan ekstrem,” bahkan serangan non-nuklir terhadap infrastruktur dan warga sipil.
Ini telah mengirimkan “sinyal buruk bagi negara-negara seperti India dan Tiongkok,” jelas Ramana. Jika negara seperti AS dengan kemampuan senjata konvensional masif harus berinvestasi dalam senjata nuklir yang dapat lebih digunakan, itu akan membuat perencana militer di India dan Tiongkok cenderung melakukan hal yang sama.
Di India, panggilan untuk memodernisasi hulu ledak nuklirnya dan sistem pengiriman semakin bertambah kencang.
Semakin terlihat tanda-tanda juga bahwa India bisa saja mengabaikan kebijakan ‘no-first use’ yang lama tertunda. Ini akan membuat India semakin bersedia untuk menggunakan senjata nuklir terhadap Pakistan sebelum mereka mendahului, dengan tujuan benar-benar melucuti mereka untuk memastikan kota-kota India takkan terkena serangan nuklir Pakistan. [IDN-InDepthNews – 6 Maret 2018]
