Barisan Kaum Muda untuk Larangan Senjata Nuklir

Oleh J Nastranis

NEW YORK (IDN) – Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam Agendanya untuk Perlucutan Senjata pada tanggal 24 Mei 2018 menggarisbawahi perlunya membangun platform untuk keterlibatan kaum muda. Ini akan mencakup “kader kaum muda dari seluruh dunia,” yang akan bekerja dengan tekun untuk mempromosikan perlucutan senjata, non-proliferasi, dan pengendalian senjata di komunitas mereka.

Terlibat dengan kelompok kaum muda dan organisasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terhadap hubungan sinergis dengan kaum muda, perlucutan senjata, dan pendidikan non-proliferasi serta pencegahan konflik adalah pilar kedua platform untuk keterlibatan kaum muda.

Pilar ketiga adalah modul pelatihan perlucutan senjata dan non-proliferasi yang diselenggarakan di dasbor online biro Wina Kantor PBB untuk Urusan Perlucutan Senjata (UNODA) yang menargetkan para diplomat muda dan pemimpin kaum muda lainnya untuk peningkatan pengetahuan dan pengembangan kapasitas.

Pada tanggal 24 September 2018, Sekretaris Jenderal meluncurkan Kaum Muda 2030: Strategi Kaum Muda PBB yang menekankan bahwa anak muda adalah “agen perubahan” dan bahwa generasi muda adalah “kekuatan utama untuk perubahan” dan mengusulkan tindakan untuk mempromosikan keterlibatan kaum muda.

Sekretaris Jenderal menugaskan Utusannya kepada Kaum Muda, bersama dengan sistem PBB dan para pemuda itu sendiri, untuk memimpin pengembangan Strategi Kaum Muda PBB. Tujuannya: meningkatkan aksi global, regional, dan nasional untuk memenuhi kebutuhan kaum muda, merealisasikan hak-hak mereka, dan memanfaatkan kemungkinan mereka sebagai agen perubahan.

Pada tanggal 12 Desember 2019, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi melalui konsensus resolusi tentang Kaum Muda, perlucutan senjata dan non-proliferasi. Resolusi tersebut diperkenalkan oleh Republik Korea dan disponsori bersama oleh 42 pemerintah tambahan termasuk campuran negara-negara bersenjata nuklir, sekutu nuklir dan non-nuklir.

Resolusi tersebut menyerukan kepada pemerintah, badan-badan PBB dan masyarakat sipil untuk mendidik, melibatkan, dan memberdayakan kaum muda di bidang perlucutan senjata dan non-proliferasi. Dengan demikian, resolusi ini bertujuan untuk memberikan dorongan bagi organisasi-organisasi non-pemerintah untuk mengembangkan program-program yang berfokus pada kaum muda dan yang dipimpin kaum muda dalam kerja sama dengan PBB dan dengan dukungan pemerintah.

Platform untuk pelibatan kaum muda dan beragam program yang diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal telah mencerminkan keprihatinan yang mendalam dari kaum muda tentang ancaman eksistensial yang ditimbulkan tidak hanya oleh pemanasan global tetapi juga senjata nuklir yang merupakan senjata paling tidak manusiawi dan tidak pandang bulu yang pernah dibuat. Mereka melanggar hukum internasional, menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, merusak keamanan nasional maupun global, dan mengalihkan sumber daya publik yang luas dari pemenuhan kebutuhan manusia.

Sebagaimana Kampanye Internasional pemenang perdamaian nuklir pada tahun 2017 untuk Menghapuskan Senjata Nuklir (ICAN) menekankan, hulu ledak nuklir tunggal dapat membunuh ratusan ribu orang, dengan konsekuensi kemanusiaan dan lingkungan yang abadi dan menghancurkan. Rusia, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Tiongkok, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara memiliki total sekitar 14.000 senjata nuklir, yang sebagian besar jauh lebih kuat dibandingkan dengan senjata nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima. Tiga puluh satu negara bagian lain juga merupakan bagian dari masalah.

Orang-orang muda memainkan peran penting dalam kegiatan ICAN, koalisi organisasi non-pemerintah yang mempromosikan kepatuhan dan implementasi perjanjian pelarangan senjata nuklir PBB.

Pada tanggal 7 Juli 2017, mayoritas besar negara di dunia mengadopsi perjanjian global untuk melarang senjata nuklir, yang dikenal secara resmi sebagai Perjanjian Larangan Senjata Nuklir (TPNW). Perjanjian ini akan masuk ke dalam kekuatan hukum setelah 50 negara telah menandatangani dan meratifikasinya. Sementara itu, 34 negara telah meratifikasi Perjanjian.

Perjanjian yang ada terlibat dalam Zona Bebas Senjata Nuklir di Amerika Latin dan Karibia (Perjanjian Tlatelolco), Pasifik Selatan (Perjanjian Rarotonga), Asia Tenggara (Perjanjian Bangkok), Afrika (Perjanjian Pelindaba), dan Asia Tengah serta Mongolia, menyumbangkan andil mereka ke dunia bebas senjata nuklir.

Akan tetapi pembentukan Zona Timur Tengah yang Bebas dari Senjata Nuklir dan Senjata Pemusnah Massal lainnya telah menghindarkan masyarakat internasional. Konferensi tentang Pembentukan Zona Timur Tengah Bebas Senjata Nuklir dan Senjata Pemusnah Massal lainnya mengadakan Sesi Pertama dari tanggal 18-22 November 2019 di Markas Besar PBB di New York di bawah kepemimpinan Duta Besar Sima Bahous dari Yordania. Konferensi mengadopsi Deklarasi Politik dan Laporan Akhir.

Dengan dukungan Kantor PBB untuk Urusan Perlucutan Senjata (UNODA), Misi Permanen Kazakhstan ke PBB pada tanggal 9 Desember, menyelenggarakan sesi Forum Diskusi Nuklir mengenai hasil-hasil dari Sesi Pertama.

Sesi Kedua Konferensi dijadwalkan berlangsung dari tanggal 16-20 November 2020 di Markas Besar PBB di New York.

Terlepas dari tindakan resmi di Markas Besar PBB di New York, kaum muda telah mengambil bagian dalam beberapa kegiatan yang diprakarsai oleh organisasi non-pemerintah yang berkumpul di UNFOLD ZERO.

Selama Pekan Perlucutan Senjata PBB dari tanggal 24-30 Oktober 2019, sebuah tim sukarelawan (kebanyakan kaum muda) di Kota New York mengeluarkan $542 miliar – perkiraan anggaran senjata nuklir global untuk lima tahun ke depan – dan secara simbolis mengalokasikan kembali dana ini untuk perlindungan iklim, pengentasan kemiskinan, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tindakan ini diprakarsai oleh World Future Council dan diorganisir oleh Peace Accelerators, sebuah jaringan yang dipimpin oleh kaum muda dari ‘futuris dan pengusaha etis’ yang bekerja untuk masa depan yang berkelanjutan.

Uang tersebut dihitung di berbagai lokasi di sekitar kota, termasuk di PBB dalam kerjasamanya dengan siswa dari School Strike for Climate movement (Unjuk Rasa Pelajar untuk perubahan Iklim), di depan Balai Kota New York (NYC) untuk mendukung divestasi dana pensiun NYC dari industri senjata nuklir; di luar kantor Jacobs Engineering seorang kontraktor senjata nuklir; dan di Strawberry Fields untuk menghormati pembawa perdamaian John Lennon.

Para pemuda dari seluruh dunia yang tidak bisa datang ke New York untuk acara tersebut, mengeposkan meme media sosial sebagai dukungan.

Kantor Perdamaian Basel dan Anggota Parlemen untuk Non-Proliferasi dan Perlucutan Nuklir memprakarsai proyek baru yang disuarakan oleh Kaum Muda tentang iklim, perdamaian dan pelucutan nuklir, bekerja sama dengan Abolition 2000 Youth Network. Proyek ini meliputi:

Iklim, perdamaian, dan keamanan: Dari suara kaum muda hingga aksi kebijakan, sebuah acara meja bundar di Basel pada tanggal 9 Januari 2020 mempertemukan para legislator dan pakar bersama dengan para pemimpin muda Eropa dalam gerakan-gerakan iklim, perdamaian dan pelucutan senjata;

Proyek Video: Suara kaum muda tentang iklim, perdamaian dan pelucutan senjata, kompilasi pernyataan video kaum muda tentang iklim, perdamaian, keamanan dan perlucutan nuklir serta peran Uni Eropa, PBB dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE);

Penghargaan Aksi Perdamaian dan Iklim dari Pemuda Eropa (PACEY), dengan hadiah baru sebesar €5000 untuk mendukung proyek pemuda Eropa atau proposal untuk aksi terhadap iklim, perdamaian dan perlucutan nuklir. [IDN-InDepthNews – 28 Desember 2019]

Foto: Pelatihan kedua tentang Pencegahan Konflik melalui Kontrol Senjata, Perlucutan Senjata dan Non-proliferasi yang diselenggarakan bersama oleh UNODA dan OSCE pada Mei 2019 di Vienna International Centre. Kredit: UNODA, Kantor Wina.